Anggota DPR Fraksi Demokrat Tak Setuju Anggapan KPK Sudah 'Mati'

Jumat, 07 Mei 2021 03:37

DM

Partai Demokrat (PD) menyebut muncul anggapan KPK akan 'mati' karena uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). PD menilai anggapan KPK akan mati karena uji materi UU 19/2019 ditolak MK berlebihan.

"Banyak pandangan yang beranggapan bahwa dengan ditolaknya JR (judicial review) ini, KPK berpotensi akan tidak bisa optimal memberantas korupsi. Menurut hemat saya, komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum, termasuk KPK, dalam memberantas korupsi tidak surut," kata Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP PD Didik Mukrianto kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

"Bahkan beberapa waktu belakangan ini, tidak sedikit pejabat negara termasuk menteri, kepala daerah dan lainnya yang ditangkap oleh KPK. Terlalu berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi jalan di tempat atau berhenti karena ditolaknya uji formil UU KPK," imbuhnya.

Didik menjelaskan, MK merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan judicial review UU. Anggota Komisi II DPR RI itu mengajak masyarakat menghormati keputusan MK.

"Konsekuensi atas itu, apa pun yang sudah diputuskan MK, maka seluruh warga negara harus mematuhinya, karena keputusan MK adalah final dan binding," sebutnya.

Namun Didik mengaku menyadari ada gelombang kekecewaan dari pihak yang mengajukan uji materi terhadap UU KPK hasil revisi. Didik berpesan agar semua pihak mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Meskipun saya juga memahami nuansa kebatinan kekecewaan pemohon dan beberapa pihak. Namun kita harus terus mendukung dan membantu sepenuhnya setiap upaya pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh KPK," tutur Didik.

Seperti diketahui, MK menolak gugatan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). MK memutuskan menolak permohonan uji materi atau judicial review terhadap UU KPK yang diajukan Tim Advokasi UU KPK.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan permohonan, yang disiarkan di YouTube MK RI, Selasa (4/5).

Berita Lainnya

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Nasional

Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19

Nasional

Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan

Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19

Berita: Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •  Nasional - Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19 •  Nasional - Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan •  - Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 •