Anak Buah SBY Ingatkan Jonan Prioritaskan Hak Korban

Jumat, 09 Januari 2015 00:00

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi transportasi, Michael Wattimena menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perhubungan pasca-insiden kecelakaan AirAsia rute Surabaya-Singapura di Laut Jawa. Namun demikian Michael mengingatkan agar pemenuhan hak-hak korban menjadi prioritas pemerintah.

Michael menyebut kebijakan Menteri Pehubungan Ignasius Jonan seperti pembekuan rute penerbangan AirAsia Surabaya-Singapura, mutasi para pejabat yang menangani penerbangan, hingga menghapuskan penerbangan murah atau low cost carrier (LCC) sudah cukup baik. Hanya saja, pemerintah tetap harus memastikan klaim asuransi bagi para penumpang AirAsia bisa dibayarkan.

"Langkah pemerintah sudah bagus, tapi sebaiknya pemerintah terus berupaya untuk pencarian para korban, mendukung Basarnas, TNI, KNKT dalam pencarian korban dan kotak hitam. Setelah itu selesaikan hak-hak keluarga korban mendapat asuransi," kata Michael saat dihubungi, Jumat (9/1/2015).

Politikus Partai Demokrat (PD) itu justru mengaku khawatir dengan klaim asuransi yang menjadi hak keluarga korban yang hingga kini masih jadi perdebatan. Sebab, pihak asuransi enggan bertanggung jawab jika kecelakaan itu ternyata terjadi karena kelalaian.

Wakil rakyat asal Papua Barat itu menegaskan, DPR pasti mendukung langkah pemerintah menjerat maskapai penerbangan nakal. Sebab, sanksi perlu diterapkan untuk memunculkan efek jera sekaligus memastikan ke depan semua maskapai benar-benar menerapkan standar operasional prosedur (SOP) terutama terkait keselamatan penerbangan.

Karenanya Michael kembali mengingatkan pemerintah agar pencarian korban AirAsia dan pemenuhan hak-hak korban diprioritaskan. "Jangan sampai korban belum ditemukan, pemerintah disibukkan dengan soal sanksi. DPR akan terus mengawal kecelakaan AirAsia, terutama tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal menangani asuransi untuk keluarga korban," pinta anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di PD itu.(fat/jpnn)

Berita Lainya

Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat

Nasional

Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Nasional

Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Nasional

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada

Nasional

Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis

Nasional

Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19

Nasional

Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar

Nasional

Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker

Berita: Nasional - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat •  Nasional - Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang •  Nasional - Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo •  Nasional - Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada •  Nasional - Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis •  Nasional - Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19 •  Nasional - Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar •  Nasional - Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker •