Anak Buah SBY Ingatkan Jonan Prioritaskan Hak Korban

Jumat, 09 Januari 2015 00:00

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi transportasi, Michael Wattimena menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perhubungan pasca-insiden kecelakaan AirAsia rute Surabaya-Singapura di Laut Jawa. Namun demikian Michael mengingatkan agar pemenuhan hak-hak korban menjadi prioritas pemerintah.

Michael menyebut kebijakan Menteri Pehubungan Ignasius Jonan seperti pembekuan rute penerbangan AirAsia Surabaya-Singapura, mutasi para pejabat yang menangani penerbangan, hingga menghapuskan penerbangan murah atau low cost carrier (LCC) sudah cukup baik. Hanya saja, pemerintah tetap harus memastikan klaim asuransi bagi para penumpang AirAsia bisa dibayarkan.

"Langkah pemerintah sudah bagus, tapi sebaiknya pemerintah terus berupaya untuk pencarian para korban, mendukung Basarnas, TNI, KNKT dalam pencarian korban dan kotak hitam. Setelah itu selesaikan hak-hak keluarga korban mendapat asuransi," kata Michael saat dihubungi, Jumat (9/1/2015).

Politikus Partai Demokrat (PD) itu justru mengaku khawatir dengan klaim asuransi yang menjadi hak keluarga korban yang hingga kini masih jadi perdebatan. Sebab, pihak asuransi enggan bertanggung jawab jika kecelakaan itu ternyata terjadi karena kelalaian.

Wakil rakyat asal Papua Barat itu menegaskan, DPR pasti mendukung langkah pemerintah menjerat maskapai penerbangan nakal. Sebab, sanksi perlu diterapkan untuk memunculkan efek jera sekaligus memastikan ke depan semua maskapai benar-benar menerapkan standar operasional prosedur (SOP) terutama terkait keselamatan penerbangan.

Karenanya Michael kembali mengingatkan pemerintah agar pencarian korban AirAsia dan pemenuhan hak-hak korban diprioritaskan. "Jangan sampai korban belum ditemukan, pemerintah disibukkan dengan soal sanksi. DPR akan terus mengawal kecelakaan AirAsia, terutama tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal menangani asuransi untuk keluarga korban," pinta anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di PD itu.(fat/jpnn)

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •