Alokasi TKDD untuk Daerah Harus Lebih Besar dari Belanja Pusat

Kamis, 08 Juli 2021 21:39

ibu vera f

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus lebih besar daripada alokasi belanja di pemerintah pusat. Sebab, menurut Vera, TKDD adalah salah satu motor penggerak ekonomi daerah bahkan nasional.

“Dari postur anggaran saja di TKDD ini kecil sekali, tidak pernah ada progres meningkat. Kenaikannya seperti tidak ada niat untuk memperjuangkan daerah di seluruh Indonesia,” tegas Vera dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU HKPD bersama para pakar yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menambahkan, porsi belanja di pemerintah pusat dan transfer daerah sering tidak adil (apple to apple). Ia menilai jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang jumlahnya tidak sebanyak provinsi/kabupaten/kota, seringkali mendapatkan alokasi belanja lebih banyak. Dampak dari kecilnya proporsi anggaran bagi TKDD ini adalah pertumbuhan ekonomi di daerah tidak sesuai dengan yang ditargetkan. 

“Kenapa belanja pusat di salah satu K/L tu bisa menumpuk semua di situ? Luar biasa! Karena penggerak ekonomi nasional itu (seharusnya, red) adanya di daerah bukan di pusat. Reformasi struktural berkaitan dengan fiskal ini harusnya betul-betul mempertimbangkan porsinya di daerah lebih banyak. Alokasi anggaran (APBN, red) itu sumbangan dari daerah bukan pusat,” tegas Vera. 

Meskipun demikian, politisi Partai Demokrat ini mewanti-wanti agar pemerintah daerah tidak menginvestasikan TKDD ke dalam bentuk deposito di bank secara sengaja. Karena itu, Vera berharap dalam RUU KPHD tersebut juga harus dibahas mengenai pasal yang mengikat (legal binding) mengenai pengelolaan dana APBD. 

“Bagaimana ada mekanisme pasal yang mengikat mengenai penggunaan dana APBD yang disimpan kepala daerah secara sengaja di bank. Harus ada mekanisme stick and carrot yang diberikan kepada kepala daerah tersebut,” pesan legislator dapil Jawa Barat VII itu. (rdn/sf)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •