Aleg Demokrat: Perpanjangan Jabatan Presiden Hanya Mengembalikan Bangsa dan Negara ke Ruang Gelap Penuh Luka dan Trauma

Senin, 13 September 2021 12:34

bapak anwar (1)

Anggota Komisi II DPR RI, Anwar Hafid mengungkapkan, wacana amandemen konstitusi sedari awal semangatnya dalam kerangka melakukan perubahan pada hal-hal yang sifatnya terbatas. Mestinya, spirit inilah yang jadi komitmen semua kekuatan politik yang ada di parlemen.

"Pokok perubahan amandemen UUD oleh MPR secara esensial adalah perubahan terbatas, bukan pada hal-hal yang esensial. Begitu penjelasan sejumlah penggagas amandemen terbatas," terang Politikus Demokrat itu kepada wartawan, Minggu (12/09/2021).

Anwar pun mengingatkan, jika perubahan tersebut tidak terkait pada hal-hal krusial seperti masa jabatan presiden, mengubah haluan negara apalagi Pancasila maka masih menjadi wajar.

"Jika perubahan lebih pada penataan kelembagaan DPD RI maupun terkait lembaga kehakiman yang tidak menyangkut hal-hal fundamental tentu usulan amandemen ini masih terbuka, apalagi terkait pada optimalisasi peran negara dan Pancasila di tengah masyarakat," tandasnya.

Lebih lanjut, Anwar kembali mengingatkan, jika wacana tersebut di ekstrapolasi atas nama kepentingan bangsa dan negara yang sebenarnya terselubung hasrat kepentingan kekuasaan pragmatis, maka hal itu bertentangan dengan kepentingan publik.

"Jelas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden bertolak belakang dengan spirit reformasi. Wacana itu hanya mengembalikan bangsa dan negara ini ke ruang gelap yang pernah kita alami sebelumnya (orde baru) penuh luka, trauma dan ketakutan. Era sudah berubah dan mestinya kita belajar dari pengalaman sejarah," tegasnya.

(sumber : teropongsenayan.com)

Berita Lainnya

Nasional

DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU

Nasional

BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional

Nasional

BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing

Nasional

Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI

Nasional

Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Nasional

Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya

Nasional

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Nasional

Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Berita: Nasional - DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU •  Nasional - BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional •  Nasional - BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing •  Nasional - Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI •  Nasional - Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa? •  Nasional - Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya •  Nasional - RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi... •  Nasional - Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun •