.jpg)
Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, HE Herman Khaeron (Hero) merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, Menkopolhukam dan Kemenkumham yang telah memberikan keputusan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara.
Karena tidak memenuhi persyaratan dan ditolak, secara hukum administrasi ini sudah selesai. Artinya, bahwa sesungguhnya kepengurusan Partai Demokrat (PD) yang sah adalah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Dengan AD/ART yang telah disahkan dan masuk dalam lembaran negara Kemenkumham tahun 2020 atau hasil Kongres PD V di Jakarta,” kata Hero kepada sejumlah awak media usai melakukan sidak ke Pertamina RU VI Balongan, Jumat (2/4/2021).
Oleh karenanya sambung dia, ini sebuah keputusan untuk mengembalikan pada situasi sebelumnya. Pihaknya siap-siap merumuskan bekerja kembali ke masyarakat, kerja-kerja politik yang baik dan mengkonsolidasikan ulang para kader yang tetap patuh, setia dan tetap bersama-sama dengan kepemimpinan AHY.
“Saya kira keputusan ini, keputusan Kemenkumham menunjukan bahwa memang pemerintah telah menetapkan pilihan untuk proses secara hukum dan akhirnya ini membuktikan bahwa KLB di Deli Serdang yang melahirkan Ketua Umumnya Moeldoko makin jelas bahwa itu illegal dan inkonstitusional,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI ini. (Ratno)
