Ada Tumpang Tindih Revisi RUU Narkotika dengan Tindak Pidana Narkotika dalam RKUHP

Jumat, 11 November 2022 08:02

pak hinca p

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan meminta pasal tentang rekayasa kasus dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal ini dimaksudkan untuk mengontrol kekuasaan besar yang dimiliki aparat agar tidak disalahgunakan.

“Fenomena ini kan masih dan sering terjadi, bisa dilihat dengan mata telanjang. Tnetu kita masih memiliki banyak kesempatan untuk menghentikan praktik seperti ini. formula hukumnya kita bahas nanti, 21 dan 22 Nopember,” kata anggota politisi Partai Demokrat itusaat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rabu (9-11-2022).

Rapat tiu sendiri mengagendakan pemaparan hasil dialog publik tentang RKUHP. Kemenkumham telah memberikan draf RKUHP terbaru versi revisi 9 November 2022. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan tanggal 21 dan 22 Nopember 2022.

Menurut Hinca, banyaknya manipulasi kasus tidak akan cukup dihentikan dengan hanya dikritisi oleh masyarakat melalui media. pada akhirnya, dibutuhkan instrumen hukum memadai untuk mencegahnya dan memberi sanksi tegas pada pelaku rekayasa.

Hinca mencontohkan, manipulasi jumlah kerugian dalam kasus pencurian sering terjadi. Nominal dalam pencurian akan menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan, yakni tindak pidana ringan ataupun tindak pidana biasa.

‘’Kita tidak bisa membiarkan praktik ketidakadilan semacam ini,’’ kata Hinca.

Hinca juga memberi contoh lain, terkait penangkapan pengguna narkoba. Kabar bahwa petugas menjebak seseorang dalam kepemilikan narkoba demui mengejar target, sudah sering terdengar di masyarakat. (Aldi / FPD)

Setidaknya ada enam pasal ketentuan pidana narkotika dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). versi revisi 9 November 2022 yang tumpang tindih dengan revisi RUU Narkotika.

Hal ini disampaikan legislator Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rabu (9/11/2022).

‘’Karena itu, pada bagian kelima terkait tindak pidana narkotika, yaitu Pasal 611 sampai Pasal 616, misalnya, perlu disinkronkan dan diputuskan agar masuk ke dalam RKUHP atau RUU Narkotika,’’ kata Hinca.

Soal substansinya, Hinca berpandangan perlu difokuskan agar pemidanaan hanya dapat diberikan kepada bandar. Sementara pemakai adalah korban yang seharusnya direhabilitasi.

“Si bandar adalah orang yang mengambil kekayaan luar biasa sistematis, melanggar hukum dan mengorbankan umat manusia, inilah yang harus dipidana. Sebaliknya, masyarakat yang merupakan pemakai adalah korban yang harusnya diobati, bukan dipidana,” katanya lagi.

Untuk menuntaskan pembahasan ini, akan dilakukan kembali rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan agenda penyempurnaan draf RKUHP pada tanggal 21 dengan dan 22 November 2022. (Aldi / FPD)

( sumber : fraksidemokrat.id )

Berita Lainnya

Nasional

Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa

Nasional

Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya

Nasional

Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut

Nasional

Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini

Nasional

Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional

Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022

Nasional

Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa

Nasional

Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan

Berita: Nasional - Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa •  Nasional - Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya •  Nasional - Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut •  Nasional - Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini •  Nasional - Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding •  Nasional - Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022 •  Nasional - Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa •  Nasional - Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan •