Achmad Minta Pemerintah Tegas Setop TKA Asal Cina Masuk Indonesia

Kamis, 08 Juli 2021 21:10

tka

Sebanyak 20 WNA asal Cina tiba lagi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) kemarin, hingga menjadi sorotan masyarakat.

Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, DR. H. Achmad M.Si mempertanyakan leluasanya Tenaga Kerja ASing (TKA) Asal Cina masuk ke Indonesia di saat pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Achmad menyebut, kebijakan PPKM darurat harusnya diberlakukan secara ketat dan tidak boleh satu orang WNA pun yang bisa masuk Indonesia. Ia pun menyesalkan masuknya WNA asal Cina yang merupakan episentrum pertama Covid-19 di tengah situasi Pandemi yang belum berkesudahan.

Katanya, pembiaran masuknya TKA asal Cina ke Indonesia tersebut melukai perasaan rakyat Indonesia dimana di saat kegiatan ekonomi mereka dibatasi melalui program PPKM, justru TKA Cina bebas masuk bekerja di Indonesia.

"Faktanya, di saat musibah Covid ini kok bisa-bisanya menerima TKA masuk untuk bekerja di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ini sangat melukai perasaan Rakyat Indonesia. Di masa Covid, rakyat sulit pekerjaan, tapi TKA Cina bebas masuk dan mengambil pekerjaan di Indonesia," cakap Achmad, Selasa (6/7/2021).

Achmad meminta ketegasan dari pemerintah untuk menyetop kehadiran TKA Cina dan memulangkan mereka sesegera mungkin.

“Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang pergerakan masyarakat, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19,” imbuh politisi asal Rohul itu.

Bupati Rokan Hulu 2 priode itu menilai, masuknya WNA tersebut menjadi preseden buruk bagi Pemerintah. “Pemerintah telah membuat kebijakan PPKM Darurat, namun tidak melarang masuknya WNA. Meskipun mendarat di wilayah Sulawesi yang notabene tidak diwajibkan PPKM Darurat, tetapi seluruh wilayah Indonesia masih berpotensi kenaikan kasus Covid-19,” ungkapnya lagi.

Achmad menilai, kejadian ini mirip dengan masuknya WNA asal Cina dan India pada saat pelarangan mudik Lebaran. “Sejak awal, kami mendukung kebijakan pelarangan mudik lebaran hingga PPKM Darurat. Tetapi, kami menolak keras masuknya WNA yang berpotensi menjadi medium penularan, khususnya varian baru Delta yang menular di beberapa negara,” tegas Politisi Partai Demokrat itu.

Achmad juga menegaskan agar pemerintah fokus dalam upaya-upaya pengetatan masuknya WNA ke Indonesia. “Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari, bahkan selalu mencetak rekor baru. Pemerintah harusnya mengambil langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan penyebaran Covid-19 dari luar negeri, khususnya varian baru yang menyebar lebih cepat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan. “Pemerintah harusnya memahami bahwa kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia,” lanjutnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk melarang masuknya WNA untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat, namun terkesan membiarkan masuknya WNA khususnya dari Cina yang berpotensi menyebarkan varian baru Covid-19. Hal ini tentu berbahaya bagi proses penanganan pandemi Covid-19, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan lebih tegas untuk membatasi masuknya WNA ke Indonesia,” tutup Achmad.

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •