ABS Saksikan Penyerahan 165 BRT untuk Kota Bandung

Jumat, 22 Januari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat H Agung Budi Santoso SH., MM (ABS) menyaksikan penyerahan 165 Bus Rapid Transportation (BRT)  oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI Ir Sugihardjo MSi kepada Perum Damri untuk Kota Bandung dan sekitarnya Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/01/2016) kemarin. Penyerahan BRT ini merupakan tindak lanjut Kunjungan Kerja Walikota Bandung Bapak Ridwan Kamil didampingi Komisi C DPRD Kota Bandung ke Komisi V DPR RI pada tanggal 3 Februari 2014 lalu.

ABS, sebagai anggota Komisi V DPR RI turut memperjuangkan usulan Kota Bandung tersebut kepada Pemerintah yang juga merupakan aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi.  ‘’Kami berjuang mengusulkan. Karena sejak beberapa waktu lalu kami melihat aspirasi ini. Sekarang kami berharap, BRT dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta menjamin ketersediaan angkutan umum massal di Kota Bandung dan sekitarnya,’’ kata ABS.     

Bersamaan dengan penyerahaan BRT untuk Perum Damri tersebut,  Kemenhub  juga menyerahkan 1.025 BRT operasional kepada 18 pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota dan Perum PPD sesuai dengan Keputusan Kementerian Peruhubungan RI No: KP 692 Tahun 2015.       Kebijakan Kementerian Perhubungan RI, penyerahan BRT operasional ini sebagai wujud dukungan pemerintah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum massal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang (UU) No.22/2009. Selain itu, penyerahan BRT ini diharapkan mampu membangun transportasi publik berbasis BRT rapid transit (BRT) di setiap daerah.     

Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil BRT dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan/Kabupaten.   

‘’Kota Bandung mulai dihadapkan pada masalah macet. Kita tahu itu. Di lapangan, penggunaan kendaraan umum rendah. Pengguna jalan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, ini di karenakan kualitas pelayanan yang rendah. Bukan salah mereka juga, mungkin karena kenyamanan angkutan umum belum terpenuhi. Jadi, semoga ini memberikan perubahan positif,’’ kata ABS lagi.

Tentu, tutur ABS, pelayanan harus ditingkatkan dan aturan ditegakkan. ‘’Kesemrawutan trayek dicermati lagi, dibereskan,’’ tambah ABS.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan transportasi dengan penerapan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) diharapkan bisa mengatasi permasalah transportasi. BRT merupakan program unggulan pemerintah sejalan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). (edward/ media fpd)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •