5 Syarat Mutlak Fraksi Partai Demokrat untuk UP2DP

Kamis, 25 Juni 2015 00:00

Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan fraksinya akan menolak tegas usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) apabila tidak memenuhi lima syarat pokok yang mutlak harus terpenuhi.

"Fraksi Partai Demokrat tetap sejalan dengan keputusan dan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono yang secara konsisten menolak “dana aspirasi. Fraksi Partai Demokrat hingga saat ini belum pernah memberikan persetujuan tentang alokasi “dana aspirasi”yang saat ini dipebincangkan oleh kalayak ramai", kata Ibas dalam pernyataan pers FPD, Rabu (24/6/2015).

Ibas menjelaskan, sejauh ini yang disetujui Fraksi PD adalah peraturan DPR RI tentang pembahasan lebih lanjut UP2DP, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 80 huruf (J) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 

"Peraturan DPR RI tersebut dimaksudkan sebagai payung hukum bagi DPR RI dalam melakukan pembahasan bersama pemerintah tentang tata cara bagaimana anggota DPR RI mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan," papar Ibas.

Ibas mengatakan bahwa pelaksanaan UP2DP tidak sama dengan alokasi “dana aspirasi” yang selama ini dipahami oleh banyak kalangan. Dengan “dana aspirasi”, setiap anggota DPR RI diberi alokasi dana dalam jumlah tertentu dalam APBN dan berhak mengelola sendiri dana, sedangkan dengan UP2DP, anggota DPR tidak memegang uang dan tidak mengelola uang.

"Fraksi Partai Demokrat berpandangan UP2DP dimaksudkan agar setiap anggota DPR RI benar-benar bekerja menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara konkrit untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran",  Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan. 

Lebih lanjut Ibas menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat akan MENOLAK DENGAN TEGAS pelaksanaan UP2DP apabila tidak memenuhi lima syarat pokok yaitu :

  1. Memastikan bahwa pengalokasian anggaran UP2DP dalam APBN dan APBD yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah pemilihan harus klop dan tidak bertentangan dengan rencana eksekutif. Hal ini kami sampaikan mengingat bahwa APBN direncanakan dan disiapkan dengan proses "dari atas dan dari bawah" secara terpadu, bertahap dan berlanjut. Demikian juga UP2DP harus cocok dan tidak bertentangan dengan prioritas dan rencana pemerintah daerah setempat.
  2. Memastikan adanya jaminan dalam pelaksanaan UP2DP harus tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD provinsi, kabupaten dan kota.
  3. Memastikan jika anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dengan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dinilai lebih tahu dan lebih dekat ke dapil. Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN dan APBD yang tidak "ditangan" eksekutif dalam perencanaannya. Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri.
  4. Memastikan jika anggota DPR punya "jatah dan kewenangan" untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, tidak akan mengambil alih kewenangan eksekutif.
  5. Memastikan akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak "dipegang" sendiri oleh anggota DPR, termasuk berkoordinasi dengan Instansi Badan Pengawas Negara dan Instansi Penegak Hukum.(media fpd)

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Berita: Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •  Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •