153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan

Selasa, 26 Januari 2021 14:49

IF

Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menjalankan aturan mengenai larangan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia di saat era pandemi Covid-19.

Penilaian itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyikapi masuknya 153 WNA asal China ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Sabtu 23 Januari 2021.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus serius dan konsisten dalam penanganan Covid-19 ini. PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dan pembatasan WNA ke Indonesia itu kita apresiasi tetapi pemerintah tidak bisa jadi teladan dan contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19," tutur Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2021)

Anggota Komisi V DPR ini menilai, pemerintah telah bersikap diskriminatif dan tidak adil dengan membiarkan membiarkan 153 warga negara China masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini meminta pemerintah segera menjelaskan kepada publik tentang inkonsistensi kebijakan tersebut.

"Pemerintah harus segera menjelaskan. Apa tidak bisa konsisten dengan kebijakan pembatasan yang mereka keluarkan sendiri," katanya.

Menurut dia, menteri terkait persoalan tersebut harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan PPKM dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia. Apalagi kebijakan ini sudah merupakan hasil keputusan bersama pemerintah dan telah dirapatkan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Ini kan keputusan bersama pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden. Menteri terkait harus laksanakan dan wujudkan di lapangan," tuturnya. *kiswondari

 

Berita Lainnya

Nasional

DPR Sebut Sistem Pertambangan Nasional Kacau Balau

Nasional

Legislator Demokrat, PPN Sembako dan Pendidikan Menyengsarakan Rakyat!

Nasional

Legislator PD Tak Habis Pikir 'Perempuan' Jadi Alasan Vonis Pinangki Disunat

Nasional

MPR Fraksi Demokrat: Perpanjangan Masa Presiden Bertentangan dengan Konstitusi

Nasional

Partai Demokrat Soroti 60 Ribuan SPDP Mangkrak di Mabes Polri

Nasional

Ibas: RAPBN 2022 Harus Menyentuh Seluruh Lapisan Masyarakat

Nasional

Jika Ada Pajak Sembako, Demokrat Tak Segan-segan Tolak RUU KUP

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Berita: Nasional - DPR Sebut Sistem Pertambangan Nasional Kacau Balau •  Nasional - Legislator Demokrat, PPN Sembako dan Pendidikan Menyengsarakan Rakyat! •  Nasional - Legislator PD Tak Habis Pikir 'Perempuan' Jadi Alasan Vonis Pinangki Disunat •  Nasional - MPR Fraksi Demokrat: Perpanjangan Masa Presiden Bertentangan dengan Konstitusi •  Nasional - Partai Demokrat Soroti 60 Ribuan SPDP Mangkrak di Mabes Polri •  Nasional - Ibas: RAPBN 2022 Harus Menyentuh Seluruh Lapisan Masyarakat •  Nasional - Jika Ada Pajak Sembako, Demokrat Tak Segan-segan Tolak RUU KUP •  Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •