Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024
09:30
1. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kementerian Keuangan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta;
5. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Insiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
6. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 26 (dua puluh enam) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, yaitu:
1) RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
2) RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3) RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
4) RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
5) RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi
6) RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
7) RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
8) RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
9) RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
10) RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
11) RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
12) RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
13) RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
14) RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
15) RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
16) RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
17) RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
18) RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
19) RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
20) RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
21) RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
22) RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
23) RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
24) RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
25) RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
26) RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
7. Penetapan Keanggotaan Pansus Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap 6 (enam) RUU, yaitu:
1) RUU tentang Hukum Acara Perdata;
2) RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3) RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4) RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5) RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6) RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
(Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024).
2. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta;
5. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Insiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
6. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 26 (dua puluh enam) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, yaitu:
1) RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
2) RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3) RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
4) RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
5) RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi
6) RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
7) RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
8) RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
9) RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
10) RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
11) RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
12) RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
13) RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
14) RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
15) RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
16) RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
17) RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
18) RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
19) RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
20) RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
21) RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
22) RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
23) RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
24) RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
25) RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
26) RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
7. Penetapan Keanggotaan Pansus Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap 6 (enam) RUU, yaitu:
1) RUU tentang Hukum Acara Perdata;
2) RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3) RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4) RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5) RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6) RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
(Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024).
