Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT PLN (Persero)

Agenda Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Jadwal: Selasa, 25 Agustus 2020 00:00

Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT PLN (Persero)


10:00
Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT PLN (Persero), Membahas :
1 . Proyeksi realisasi pembangunan listrik Program 35.000MW dan Program 7.000MW sampai Tahun 2024, baik oleh IPP maupun PT PLN (Persero), lengkap dengan komposisi Pembangkit Listrik yang menggunakan energi primer Energi
Baru dan Terbarukan, Batubara dan Gas serta BBM
2. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) terhadap Peraturan Menteri LHK RI Nomor
P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu
Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
3. Progres upaya PT PLN (Persero) masuk ke sektor hulu energi primer Batubara sejak Tahun 2016 dan proyeksi pengembangannya sampai Tahun 2024
4. Posisi keuangan PT PLN (Persero) untuk terjaminnya keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir Tahun 2021
5. Lain-lain

SIARAN LANGSUNG RDP KOMISI VII DPR RI

FACEBOOK DPR RI
https://www.facebook.com/DPRRI/videos/342382380272796/

YOUTUBE DPR RI
https://www.youtube.com/c/DPRRIOfficial/live

TWITTER DPR RI
https://twitter.com/DPR_RI/status/1298096373561090049

PERISCOPE DPR RI
https://www.pscp.tv/w/1mrxmEmOkBzxy

STREAMING TVR PARLEMEN
http://www.dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen

Agenda Lainya

Rabu, 21 Oktober 2020

10:27
Parlemen

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI Mendampingi Tim Kuasa DPR RI untuk Memberikan Keterangan dalam Sidang Pleno Perkara, Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pemberi Keterang

10:30
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI Mendampingi Tim Kuasa DPR RI untuk Memberikan Keterangan dalam Sidang Pleno Perkara, Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pemberi Keterangan DPD

Senin, 19 Oktober 2020

09:00
Parlemen

Pusat Perancangan Undang-Undang BKD DPR RI Webinar dengan tema

09:00
Pusat Perancangan Undang-Undang BKD DPR RI Webinar dengan tema "Pengembangan Nuklir dalam Energi Baru dan Terbarukan"

SIARAN LANGSUNG WEBINAR "PENGEMBANGAN NUKLIR DALAM ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

FACEBOOK DPR RI
https://www.facebook.com/DPRRI/videos/405907947478111

YOUTUBE DPR RI
https://youtu.be/vMeUe0AYE0s

TWITTER DPR RI
https://twitter.com/DPR_RI/status/1318012648428957701?s=20

PERISCOPE DPR RI
https://www.pscp.tv/w/1vOxwkMqOLVxB

STREAMING TVR PARLEMEN
http://www.dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen

Jumat, 09 Oktober 2020

07:00
Parlemen

Bagian Kepegawaian Sekjen DPR RI Menyelenggarakan Kegiatan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2019 dengan Metode Wawancara

07:00
Bagian Kepegawaian Sekjen DPR RI Menyelenggarakan Kegiatan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2019 dengan Metode Wawancara

Berita


Nasional

Benny K Harman Tantang Profesor yang Sebut UU Ciptaker Perkecil Peluang KKN

Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat

Nasional

Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Nasional

Benny K Harman : Presiden Wajib Tolak Tanda Tangan UU Ciptaker yang Tak Sesuai Paripurna

Nasional

Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Nasional

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada

Nasional

Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis

Nasional

Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19

Berita: Nasional - Benny K Harman Tantang Profesor yang Sebut UU Ciptaker Perkecil Peluang KKN •  Nasional - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat •  Nasional - Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang •  Nasional - Benny K Harman : Presiden Wajib Tolak Tanda Tangan UU Ciptaker yang Tak Sesuai Paripurna •  Nasional - Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo •  Nasional - Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada •  Nasional - Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis •  Nasional - Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19 •