Komisi IX DPR RI RDP dan RDPU dengan Dirjen Farmalkes Kemenkes; Dirjen Yankes Kemenkes; Dirjen P2P Kemenkes; Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan; Kepala LKPP; Deputi I
10:00
Komisi IX DPR RI RDP dan RDPU dengan Dirjen Farmalkes Kemenkes; Dirjen Yankes Kemenkes; Dirjen P2P Kemenkes; Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan; Kepala LKPP; Deputi I Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM; Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan; Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan; Ketua Komite Fornas
*Komisi IX DPR RI*
Rapat Dengar Pendapat dengan dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan:
1. Dirjen Farmalkes Kemenkes RI;
2. Dirjen Yankes Kemenkes RI;
3. Dirjen P2P Kemenkes RI;
4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
6. Deputi I Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM;
7. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan;
8. Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA);
9. Ketua Komite Formularium Nasional (FORNAS).
Pembahasan :
1. Pembenahan pengadaan obat untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Obat Program, khususnya untuk Tahun 2021-2022;
2. Penjelasan terkait arah kebijakan inovasi pembiayaan untuk pelayanan obat;
3. Penguatan pembinaan dan pengawasan peredaran obat;
4. Kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan obat.
*Komisi IX DPR RI*
Rapat Dengar Pendapat dengan dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan:
1. Dirjen Farmalkes Kemenkes RI;
2. Dirjen Yankes Kemenkes RI;
3. Dirjen P2P Kemenkes RI;
4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
6. Deputi I Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM;
7. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan;
8. Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA);
9. Ketua Komite Formularium Nasional (FORNAS).
Pembahasan :
1. Pembenahan pengadaan obat untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Obat Program, khususnya untuk Tahun 2021-2022;
2. Penjelasan terkait arah kebijakan inovasi pembiayaan untuk pelayanan obat;
3. Penguatan pembinaan dan pengawasan peredaran obat;
4. Kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan obat.