Untitled Document Sabtu, 19 Oktober 2019
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

13 Juni 2019 - Berita Nasional

FPD Soroti Otsus Papua dalam Rapat Paripurna


fraksi Demokrat.org, Jakarta - Willem Wandik, anggota Fraksi Partai Demokrat asal Papua, menyampaikan sejumlah catatan dalam Rapat Paripurna ke-19 Selasa (11/6) yang membahas tanggapan pemerintah terhadap pandangan para fraksi atas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2020. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dihadiri Menteri Keungan Sri Mulyani dengan jajarannya.

Dengan menyebut polemik seputar Papua dan Pemerintah sebagai ‘polemik bunglon’, Wandik menyampaikan bahwa selama hampir lima tahun terakhir representasi Papua berulang kali mengusulkan pembahasan revisi Otonomi Khusus versi 21 tahun 2001 (yang seharusnya berakhir tahun 2021) melalui gubernur Papua. Sejak pertengahan 2014 hingga kini, Papua telah membentuk tim perumusan dan tim pengkaji Otsus yang berpegang pada prinsip penguatan kemandirian fiskal bagi tanah Papua. 
‘’Dengan kata lain, sumber daya alam milik Papua harus dikelola oleh daerah. Selain itu, penguatan hak-hak politik orang Papua selama ini tidak diatur secara jelas dalam Otsus Papua. Usulan terhadap revisi tersebut sejauh ini tidak pernah ditanggapi oleh pihak Parlemen RI maupun Pemerintah Pusat,’’ kata Wandik. 
Revisi Otsus, menurutnya, tidak pernah masuk ke dalam agenda prioritas. Ia menghimbau pimpinan Parlemen RI dan delegasi Pemerintah Pusat yang hadir di dalam rapat tersebut untuk memprioritaskan agenda visi dan misi Undang-undang Otonomi Khusus Papua ke dalam agenda prioritas periode 2019-2024.
Terkait polemik investasi saham Freeport, dikatakan Wandik, hal ini menyangkut kapasitas fiskal pemerintahan NKRI dan daerah Papua. Baginya, nilai saham yang dijual kepada pemerintah propinsi Papua dan pemerintah kabupaten Timika senilai 12,3 triliun sangat tidak masuk akal dan membebani anggaran keuangan daerah, sekalipun dibayar dengan deviden atas kepemilikan saham 10%. Namun, hal tersebut membebani pada sisi penyediaan hutang di Papua dan kabupaten Timika. 
‘’Saham yang telah diserahkan kepada Papua adalah saham yang dimiliki oleh PT lain, yang nilainya jauh lebih murah, dibandingkan dijual kepada pemerintah propinsi Papua dan pemerintah kabupaten Timika dengan nilai 12,3 triliun. Kami mewakili suara rakyat Papua masih tidak menerima beban permintaan terhutang yang terbilang begitu besar, yang dibebankan oleh Inalum atau Pemerintah Pusat. Jika masalah ini tidak tuntas, maka akan diajukan gugatan kepada Inalum atau Pemerintah Pusat melalui Mahkamah Internasional. Hal ini menyangkut hak asasi Papua untuk memiliki hak andil terhadap sumber daya alam di Papua, yang ‘dicaplok’ oleh investasi asing sejak 1967 (pada tahun tersebut, secara de jure maupun de facto Papua belum terintegrasi ke dalam bantuan RI),’’ lanjut Wandik.
Catatan lain, terkait infrastruktur dasar yang dibangun dengan dana insentif Otsus, dengan dana tambahan investasi sebesar 4T/tahun. Ia meminta kepada Pemerintah RI beserta perwakilan Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan keikutsertaan orang asli dalam daerah dalam pengerjaan infrastruktur di Papua. Baginya, anggaran yang masuk ke Papua (untuk infrastruktur) begitu besar.
‘’Kami berharap anggaran tersebut dapat berguna dengan semestinya. Selain itu, orang asli Papua juga membutuhkan lapangan pekerjaan yang adil, yang hadir dari proyek infrastruktur di Papua.’’ (CHY MediaFPD)
 




LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2019