Untitled Document Rabu, 12 Desember 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

3 Oktober 2018 - Berita Nasional

Pandangan Fraksi Partai Demokrat Terkait RUU BUMN


fraksidemokrat.org, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), RUU tentang Pendidikan Kedokteran dan RUU tentang Pekerja Sosial, Selasa (02/10/2018)  

Terkait RUU BUMN, Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa UU BUMN memang belum mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan dan pengelolaannya. Karena masih terdapat beberapa perkembangan dan dinamika dalam pembentukan dan pengelolaan BUMN yang belum terakomodasi di dalam substansi pengaturan UU BUMN.

Ada beberapa perkembangan dan kebutuhan hukum yang terkait BUMN perlu ditampug dalam perubahan sekaligus yang merupakan urgensi dari perubahan UU BUMN.

Pertama, maksud dan tujuan pembentukan BUMN, ialah “menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan melakukan pelayanan publik” atau BUMN yang bertujuan “mengejar keuntangan”. Dalam hal ini operasional BUMN menimbulkan kekacauan, karena terdapat BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik tetapi disatu sisi dibebankan untuk mengejar keuntungan, sehingga BUMN tidak dapat maksimal menjalakan fungsi sesuai dengan pembentukannya.

Kedua, terkait UU BUMN menyatakan bahwa “Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat” sementara definisi BUMN persero dalam UU BUMN adalah “Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara”. Seharusnya BUMN merupakan perusahaan Negara yang menegaskan maknan kepemilikan sebagaian adalah di atas 51%, sementara kepemiliki modal di bawah 51% bukan persusahaan Negara.

Ketiga, peran Negara terhadap “kekayaan Negara yang dipisahkan” menimbulkan multi-tafsir anatara hak dan kewajiban Negara terhadap BUMN. Apakah Negara hanya berfungsi sebagai penata usaha kekayaan Negara dalam arti adanya pemisahan hak dan tanggunh jawab Negara menjadi modal BUMN yang bersal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sehingga dalam perubahan UU BUMN nantinya perlu diposisikan kembali mekanisme pengelolaanya dan penanggung jawabnyang terhadap modal Negara yang disertai didalam BUMN.

Keempat, terkait kedudukan Menteri BUMN di dalam organisasi BUMN sebagai pemegang saham pemiliki modal atau sekaligus sebagai pejabat publik, kedudukan tersebut menimbulkan konflik kepentingan dikarenakan berpotensi terjadinya tumpang tindih antara kedudukan materi sebagai pemegang saham atau pemiliki modal dengan jabatan didalam birokrasi.

Kelima, terkait privatisasi, belum ada pengaturan yang lebih rinci mengenai sector-sektor uasah BUMN yang tidak boleh di privatisasi. Privatisasi ini bertentangan dengan pengertian BUMN pada pasal 1 angka 2 UU BUMN, dimana batas kepemilikan saham oleh Negara pada BUMN sedikitnya adlah 51%, demikian privatisasi dapat menghapus BUMN apabila sisah saham setelah proses privatisasi kurang dari 515 atau saham dijual seluruhnya. Dalam perubahan UU BUMN nantinya perlu diatur secara tegas pengertian kriteria dan mekanisme privatisasi untuk menghindari  terjadinya penyeludupan hukum didalam BUMN.

Keenam, terkait anak perusahaan BUMN. Dalam perubahan UU BUMN nantinya harus diatur secara ketat kriteria dan syarat pembentukan anak perusahaan untuk menghindari kekurangan potensi deviden serta pengalihan asset BUMN.

Ketujuh,terkait kelembagaan holding. Ketentuan pembentukan holding BUMN terdapat dalam pasal 119 ayat 2 RUU BUMN. Yaitu bahwa penggabungan, peleburan pengambil alihan, ataua pemisahan BUMN yang disuslkan kepada mentri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang disampaikan kepada DRP agar mendapat persetujan.

Kedelapan, terkait Vit and Propertest pimpinan tinggi BUMN. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberadaan direktur, komisaris dan dewan pengawasan pada BUMN merupakan orang yang tepat. Yang memiliki intergritas kemampuan kerja yang professional yang memiliki visi serta misi yang bangun BUMN agar menjadi lebih baik.

Dalam rapat UU BUMN saat ini belum mampu menjawab permasalah dan kebutuhan hukum yang terkait dengan pembentukan dengan pengelolaan BUMN, maka dari itu pandangan bahwa perubahan UU BUMN No. 19 tahun 2003 sangatt penting demi menyesuaikan BUMN saat ini dengan perkembangan jaman yang semakin berubah untuk kemajuan BUMN. (adinda, salsabila, intan/ media-fpd)





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018