Untitled Document Sabtu, 15 Desember 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

31 Agustus 2018 - Berita Nasional

FPD: Optimalkan Peningkatan Ekonomi Demi Kesejahteraan Rakyat


fraksidemokrat.org, Jakarta – Tantangan pembangunan kedepan adalah mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Pemerintah harus menempuh hal-hal seperti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, dan kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Demikian antara lain disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam pemandangan umum fraksi atas RAPBN 2019 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna, yang dihadiri Menteri Keuangan dan jajaran lainya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Menurut FPD—sebagaimana disampaikan juru bicaranya Afzal Mahfuz --RAPBN 2019 sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah, memiliki makna penting dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah di tahun terakhir dan sebagai penjabaran dari sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014-2019.

Tema besar dalam RAPBN 2019 yakni, APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM) akan diwujudkan melalui 3 strategi utama APBN yakni mobilisasi pendapatan yang realistis dan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan penguatan value for money untuk mendukung program prioritas termasuk pendidikan dan kesehatan, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

‘’Kita harus antisipasi tantangan eksternal terkait faktor geopolitik yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga komoditas khususnya minyak. Pergerakan minyak dunia perlu diantisipasi  karena akan berdampak kepada kebijakan energi di dalam negeri dan juga fiskal. Kasus Venezuela yang mengalami kelangkaan mata uang asing, maupun ketidakmampuan Negaranya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri, serta sebagai negara kaya minyak yang ambruk dalam perekonomian juga perlu menjadi perhatian kita bersama,’’ kata Afzal.

Juga dikatakan, berbagai permasalahan dan kendala tingkat domestik harus segera dicarikan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengalaman krisis moneter 1998 harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah, termasuk juga kejadian Venezuela. Kemandirian ekonomi yang rendah, tidak bisa memproduksi barang, jumlah produksi terbatas, ditambah adanya sanksi-sanksi dan salah urus dalam mengambil langkah seperti mencetak mata uang, sehingga berimbas terjadi inflasi tinggi (ribuan persen) menjadikan Negara Venezuela telah melebihi dari Krisis Moneter Indonesia Tahun 1998.

FPD juga menjelaskan akan senantiasa mengingatkan dan mengkritisi pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu berpihak kepada kepentingan-kepentingan yang pro rakyat, berkeadilan dan tepat sasaran. Pada rapat kali ini selain FPD mengemukakan harapan-harapan mengenai mengharapkan pergerakan harga minyak dunia yang perlu diantisipasi.  Tak lupa, FPD mengapresiasi pemerintah terkait dengan terjaganya stabilitas ekonomi di tengah-tengah kondisi perekonomian global yang masih dibayang-bayangi oleh tantangan yang cukup besar. 

Di atas itu, ‘’FPD meminta pemerintah terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita yang belum optimal agar pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara nyata dan bukan hanya oleh segelintir orang atau kelompok,’’ tukas Afzal.

Secara ringkas, berikut rincian pendapat yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat:

  1. Indikator asumsi ekonomi makro yang disampaikan dalam RAPBN 2019 harus kuat dan dapat menahan tantangan global dan domestik.
  2. Rancangan APBN 2019 yang difokuskan antara lain kepada peningkatan iklim investasi, diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang.
  3. FPD mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan upaya program sosial, peningkatan jumlah pekerja dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
  4. Dalam meningkatkan kualitas belanja (quality spending), pemerintah sebaiknya terus melakukan efektivitas belanja negara, penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan dan penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, maupun desentralisasi fiscal dan meminta pemerintah agar memegang teguh pelaksanaan ekonomi Pancasila, melalui konsep pembangunan yang berkeadilan.
  5. Perlu dilakukan penataan sistem yang baik di pedesaan agar secara kelembagaan, desa memiliki kemampuan untuk mengelola, menggunakan dan menghasilkan dampak yang positif terhadap anggaran dana desa yang diterima setiap tahunnya.
  6. Tantangan penerimaan Negara khususnya dari sektor perpajakan paska tax amnesty harus dilakukan dengan melakukan terobosan-terobosan seperti memperbaiki kinerja perpajakan, melalui kebijakan dan strategi perpajakan, implementasi reformasi perpajakan berkelanjutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak.
  7. Pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal ekspansif dan terukur pada tahun 2019, hal ini dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  8. Tingkat pengangguranyang diklaim berhasil diturunkan pada tingkat 5,13 persen atau mencapai 6,87 juta jiwa, harus terus ditingkatkan serta terus memperhatikan trend digitalisasi dan tantangan perkembangan teknologi.

(Zainal/ winda/ media fpd)





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018