Untitled Document Kamis, 15 November 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

30 Agustus 2018 - Berita Nasional

Terkait Vaksin Rubella, Kemenkes Diminta Intensifkan Koordinasi dengan Stakeholder


fraksidemokrat.org, Jakarta – Rapat Kerja (RAKER) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018) yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi Senin (27/08/18) mendesak Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan stakeholder terkait untuk menintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang berbagai hal terkait vaksin Measles-Rubella (MR).

“Termasuk Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Insitute of India) untuk imunisasi, melalui media KIE yang jelas, komprehensif dan komunikatif serta menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Dede Yusuf ketika membacakan kesimpulan rapat kerja.

Secara keseluruhan, setidaknya ada empat hal yang dibahas pada kesempatan tersebut. Pertama, paparan Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan program imunisasi Measles Rubella (MR) dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes). Ketiga, tanggapan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) danKemenkesRIterkait Perdirjampelkes BPJS Kesehatan. Keempat, evaluasi tata kelola obat untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan upaya pemerintah mengatasi keluhan masyarakat atas pelayanan obat.

Selain meminta Kemenkes RI melakukan kerjasama dan berkomuniaksi secara intensif dengan stakeholder terkait untuk membicarakan imunisasi rubella, Komisi IX juga memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mencabut Perdirjampelkes nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 mengenai penjaminan pelayanan katarak, bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

‘’Pertimbangannya, pengaturan bagi peserta JKN diatur oleh peraturan presiden, Komisi IX DPR RI,’’ lanjut Dede.

Dalam hal ini, Komisi IXDPRRIjuga memintaKemenkesRIuntuk mengkoordinasi organisasi profesi untuk menyusun pedoman nasional praktik kedokteran (PNPK) dalam rangka menjaga kendali mutu dan kendali biaya pelayanan JKN. Selain itu, diharapkanKemenkesRI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk sellau melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan dalam setiap pembahasan peraturan atau kebijakan terkait pelaksanaan program JKN.

Selain itu,KemenkesRIdiminta memperbaiki tata kelola obat JKN dan secara intensif berkoordinasi dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni LKPP untuk mengimplementasikan upaya-upaya penangnanan permasalahan pelayanan obat JKN termasuk perbaikan e-katalog dengan sistem multi year, multi winner, dan multi criteria.

“Kita simpulkan saja rapat agenda mengenai rubella ini, kita harus mensosialisasikan lebih jauh dengan MUI sampai ke tingkat Kecamatan. Kita harus membuat buku saku guna berjalannya sosialisasi. Menteri Kesehatan akan memberikan masa tenggang darurat sampai ketemu Vaksin yang lebih baik dan Halal. Juga harus ada Srategic Plan jika ada masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin,” jelas Dede Yusuf, politisi Demokrat yang juga dikenal sebagai actor dan sutradara tersebut.

Jawaban tertulisKemenkesRI, DJSN, dan BPJS Kesehatan atas pertanyaan para anggota pada rapat ditunggu paling lambat tanggl 3 September 2018. (Astari&Zainal/ media-fpd/ berbagai sumber)





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018