Untitled Document Rabu, 12 Desember 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

26 Juli 2018 - Berita Nasional

Harmonisasi RUU: Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sumber Daya Air, dan Konsultan Pajak


fraksidemokrat.org—Jakarta. Aspek yang harus diperhatikan dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi peningkatan ekonomi rakyat, daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, pelestarian lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah, perkembangan IPTEK, pertumbuhan ekonomi, pemberian izin tambang, luas wilayah, kecukupan lahan, jumlah cadangan mineral dan batubara, ketersediaan prasarana dan sarana, dan budaya serta lansekap masyarakat.

Demikian disampaikan Bahrum Daido dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (29/03).

“Aspek-aspek yang telah disebutkan diharapkan mampu menyempurnakan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna menjawab kebutuhan atas perkembangan dan permasalahan yang belum dapat diatasi,” kata Bahrum.

Selain soal soal minerba, Baleg juga mengagendakan pembacaan pandanagn fraksi terkait RUU Sumber Daya Air, dan Konsultan Pajak di waktu yang berbeda. Pandangan terkait sumber daya air disampaikan pada awal April 2018, sementara

pandangan mengenai RUU Monsultasn Pajak diagendakan pada 16 Juli lalu. Dalam masalah sumber daya air, FPD menegaskan perlu adanya pembatasan pengusahaan air yang sangat ketat guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan.

“Mengingat UU Nomer 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan kembali setelah UU Nomer 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan

kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan UU yang lebih komprehensif,” tandas Bahrum.

Dalam kesempatan tersebut, Bahrum juga menyampaikan aspek-aspek dalam RUU SDA yang menjadi pokok perhatian adalah melindungi hak rakyat untuk menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, memperhatikan

ketersediaan air, memelihara sumber-sumber air, pemberian batasan kuota, ketersediaan sarana prasarana SDA, dan bentuk peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan.

Pembahasan terakhir mengenai Pandangan Fraksi Partai Demokrat tentang RUU Konsultan Pajak yang disampaikan oleh Aliyah Mustika Ilham pada Senin (16/07). RUU ini diharapkan mampu memberikan ruang gerak yang memadai sekaligus

rambu-rambu yang jelas.

Tiga garis besar yang harus diperhatikan dalam Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yaitu profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. “Dalam menegakkan garis besar tersebut, konsultan pajak wajib melalui proses

pendidikan profesi dan sertifikasi profesi dalam rangka meningkatkan pengetahuan konsultan pajak,” ujar Aliyah.

Dengan ini, FPD menyatakan menerima dan menyutujui tiga RUU mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Konsultan Pajak, dan Sumber Daya Air sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, untuk kemudian dibahas

dalam tingkatan selanjutnya. (Elvera, Windya)






LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018