Untitled Document Rabu, 12 Desember 2018
Untitled Document
HOME | BERITA | STRUKTUR ORGANISASI | VISI-MISI | AGENDA | PROFIL ANGGOTA | GALERI FOTO | VIDEO | MAJALAH | LINK
Untitled Document

BERITA

Nasional | Internasional | Parlemen

23 Juli 2018 - Berita Nasional

Erma Suryani Ranik Apresiasi Tindakan KPK Bongkar Praktik Suap di Lapas Sukamiskin


fraksidemokrat.org  Jakarta  - Angota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil mengungkap dugaan praktik suap terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakat Sukamiskin, Wahid Husen.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan KPK. Hemat saya ini merupakan bagian dari kontribusi KPK terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia. Saya berharap permainan jual beli sel ini tidak terjadi lagi di seluruh Indonesia," ujar Erma melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (22/7/2018).

Selain itu, Erma meminta Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh Lapas di Indonesia.

Berdasarkan kunjungan di lapangan menurutnya banyak Lapas yang tidak layak pakai.

"Komisi III menemukan lapas yang over kapasitas bahkan sampai 400 persen. satu sel ukuran 5 x 3 meter diisi 32 orang narapidana yang sungguh tidak manusiawi. Sungguh tidak layak dibandingkan dengan sel mewah napi," katanya.

Erma menilai kasus Lapas Sukamiskin merupakan puncak gunung es dari permasalah Lapas di Indonesia sekarang ini.

Pihaknya menurut Erma akan mendorong rampungnya RUU KUHP.

"Karena dalam RUU KUHP yang baru terdapat banyak perbaikan sistem pemudaan dan mekanisme hukuman yang lebih memperhatikan prinsip restorative justice," katanya.

Erma menilai kasus Lapas Sukamiskin merupakan puncak gunung es dari permasalah Lapas di Indonesia sekarang ini.

Pihaknya menurut Erma akan mendorong rampungnya RUU KUHP.

"Karena dalam RUU KUHP yang baru terdapat banyak perbaikan sistem pemudaan dan mekanisme hukuman yang lebih memperhatikan prinsip restorative justice," katanya.

Terkahir menurut Erma fraksi Demokrat mendorong pembaharuan menyeluruh dalam pemasyarakatan Indonesia.

Ia berpendapat UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah waktunya dievaluasi dan diperbaharui.  (Sumber : tribunews.com/Timmedia FPD)

 





LINK WEBSITE

Website Kepresidenan & Wakil Presiden
Website Kementrian
Website Lembaga Tinggi Negara
Website Media
Website Organisasi Internasional

www.demokrat.or.id

DPP PARTAI DEMOKRAT

MEDIA SOSIAL FPD

Twitter: @FPD_DPR

Facebook: Fraksi Partai Demokrat
 

Copyright © Fraksi Partai Demokrat - 2018